Written by Redaksi on 11 March 2010
Menteri ESDM janji bereskan 5 faktor penghambat kinerja sektor migas
JAKARTA: Produksi minyak dan gas bumi pada 2010 diperkirakan turun 30%-40% dari rencana 965.000 barel per hari (bph), menyusul ditemukannya lima masalah oleh Tim Pengawas Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi (TP3M) yang ber-potensi menghambat kinerja sektor ini.
Kelima persoalan itu, antara lain dampak kegiatan industri migas terkait penerapan UU No. 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), masalah tata ruang dan tumpang tindih lahan, dan proses persetujuan rencana pengembangan (plan of development/POD) lapangan migas.
Selain itu, juga ada masalah komersial yang dikaitkan dengan pemanfaatan minyak dan gas bumi dan permasalahan perpanjangan kontrak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas dengan Pemerintah Indonesia yang akan berakhir dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golongan Karya Satya W. Yudha mengungkapkan berbagai persoalan yang ditemukan oleh TP3M tersebut akan memengaruhi kinerja produksi minyak nasional, terutama Chevron Pacific Indonesia dan Chevron Indonesia Company.
“Secara normatif, persentase penurunan produksi minyak nasional bisa sekitar 30%-40%, mengingat persoalan tersebut berdampak cukup besar terhadap produksi Chevron sebagai penyumbang terbesar dari total lifting crude oil nasional,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.
|
Target produksi migas nasional
|
Deskripsi
|
Satuan
|
2010
|
2011
|
2012
|
2014
|
Minyak bumi
|
MBOPD
|
965
|
970
|
990
|
1.010
|
Gas bumi
|
MBOEPD
|
1.593
|
1.592
|
1.594
|
1.633
|
Sumber: Kementerian ESDM, 2010
DPR, lanjut dia, berkepentingan melihat action plan pemerintah dalam menyikapi kelima faktor penghambat produksi minyak tersebut.
Menurut dia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh harus segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan Zulkifli Hasan untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut tumpang tindih lahan.
Begitu juga yang menyangkut baku mutu gas buang dan air, kata Satya, harus dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. “Yang lebih penting lagi, Menteri ESDM harus memberikan arahan kepada BP Migas untuk persoalan procurement. Menteri ESDM bersama Kepala BP Migas harus segera membentuk tim, sesuai dengan tupoksi [tugas pokok dan fungsi] masing-masing.
Kalau soal masalah lintas Kementerian ditangani tingkat Menteri, masalah dengan KKKS ditangani BP Migas,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan, DPR sangat berharap adanya koordinasi antarkementerian untuk mendukung program percepatan dan kenaikan produksi migas nasional.
Sebelumnya, Chevron Pacific Indonesia dan Chevron Indonesia Company diperkirakan kehilangan produksi sebanyak 268.000 bph apabila penerapan aturan mengenai baku mutu lingkungan dimulai pada 1 April 2010, menyusul belum tuntasnya fasilitas tambahan yang dibangun untuk mematuhi aturan itu.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengungkapkan potensi penurunan produksi migas tahun ini hingga 40% itu, pada dasarnya bisa diantisipasi apabila Kementerian ESDM segera menindaklanjuti temuan TP3M tersebut.
“Kalau memang nantinya produksi turun 30%-40%, itu artinya pemerintah tidak bekerja dengan benar karena kendala utama dari kelima persoalan tersebut ada pada UU LH dan peraturan turunannya. Itu kan belum diberlakukan, jadi ada waktu bagi Menteri ESDM untuk mengoordinasikannya dengan instansi terkait,” tuturnya.
Menurut dia, Kementerian ESDM harus lebih proaktif menyelesaikan kelima masalah temuan TP3M tersebut. Apabila potensi penurunan produksi tidak segera diatasi, secara otomatis berdampak terhadap penurunan lifting sekitar 30%-40% dari rencana.
Menanggapi temuan TP3M tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh menegaskan kelima masalah yang berpotensi menghambat produksi minyak dan gas bumi tersebut, akan segera dicarikan jalan keluarnya secara cepat dan tepat.
“Temuan TP3M itu adalah sesuatu yang positif dan baik dan akan dicarikan jalan keluarnya secara tepat dan sedini mungkin. Berdasarkan laporan dan hasil rapat mereka [TP3M] dengan saya, kelima persoalan tersebut tidak akan berdampak buruk terhadap produksi migas apabila diatasi lebih dini,” ujarnya.
Kelima persoalan temuan TP3M tersebut, lanjut dia, akan dijadikan sebagai peta jalan dan dasar pelaksanaan 2010 bagi pemerintah untuk menemukan solusi tepat pencapaian tingkat produksi migas yang paling realistis.
Hanya saja, tegas Darwin tidak semua persoalan tersebut bisa diselesaikan oleh kementeriannya, tanpa kerja sama dan keterlibatan instansi berwenang lainnya.
“Saya melihat pemecahan kelima butir kendala tersebut tidak hanya ada di lingkungan yang bisa dikontrol oleh Kementerian ESDM, tetapi juga menyangkut keterlibatan instansi lain, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan lainnya,” tuturnya.
Darwin mengharapkan pemecahan kelima persoalan yang berpotensi menghambat pencapaian produksi migas 2010 tersebut juga menjadi pembahasan bersama di Kementerian Perekonomian. (ibeth.nurbaiti@bisnis.co.id)
Oleh Nurbaiti
Bisnis Indonesia
Tags: Menteri ESDM, migas, minyak dan gas
Posted in Nasional | No Comments »
