Archive for April, 2010
Written by Redaksi on 29 April 2010
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan Indonesia tidak akan buru-buru menerapkan teknologi termutakhir dari GSM yakni LTE (Long Term Evolution).
“Indonesia tidak ingin ketinggalan menerapkan teknologi terbaru tersebut. Namun kita memerlukan persiapan dalam implementasinya,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan, pihaknya memerlukan sejumlah prosedur lebih dulu untuk menerapkannya, termasuk untuk merancang regulasinya.
Namun, Gatot menekankan, meski tidak ingin terburu-buru pihaknya bukan berarti sedang menghambat atau memperlambat teknologi termasuk masuk ke Indonesia.
“Kami tidak ingin buru-buru sekali tapi itu bukan berarti kami akan memberlambat, semua perlu difinalisasi melalui langkah awal berupa regulasi,” katanya.
Seperti halnya untuk teknologi 3G dan BWA yang telah diterapkan di Indonesia, pihaknya juga telah menerapkan berbagai regulasi sebelumnya.
Pihaknya juga menilai wajar bila GSM Asociation menawarkan implementasi LTE di Indonesia mengingat potensi pasar mobile broadband di tanah air yang masih sangat besar.
“Kami memiliki beberapa pertimbangan nasional untuk menerapkannya, salah satunya tentang aturan lokal konten,” katanya.
Ia menekankan, Indonesia tidak ingin hanya sekadar menjadi pasar produk asing sehingga harus menerapkan aturan tingkat komponen dalam negeri.
Meski begitu, Gatot menambahkan, ketentuan itu bukan untuk memanjakan industri dalam negeri.
“Kami juga memperhitungkan kompetisi tarif yang akan berlaku,” katanya.
LTE merupakan siklus terakhir pengembangan teknologi data seluler dengan standar IEEE 802.20 sekaligus teknologi lanjutan pita lebar yang dapat digunakan untuk aplikasi data layanan bergerak dengan waktu respon yang lebih cepat dengan kecepatan puncak unduh data mencapai 173 Mpbs.
Analisis GSM Association memprediksi akan ada penambahan jaringan LTE untuk jasa komersial di akhir 2010.
Dalam kurun waktu dua tahun, 97 operator di 49 negara berencana untuk menyebarkan jaringan LTE.
Tags: Comunication, Teknologi
Posted in Nasional | No Comments »
Written by Redaksi on 29 April 2010
Komisi VII DPR meminta pemerintah menasionalisasikan perusahaan aluminium yang merupakan patungan Indonesia dengan Jepang, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) setelah kontraknya berakhir pada 2013.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dito Ganinduto, di Jakarta, Rabu, mengatakan, pemerintah tidak perlu memperpanjang kontrak Inalum.
“Nasionalisasi akan lebih memberikan manfaat bagi kepentingan industri dan juga kesejahteraan masyarakat khususnya daerah,” katanya.
Menurut dia, dulu Indonesia dimaklumi bekerja sama dengan Jepang karena belum menguasai teknologi pengolahan aluminium.
Namun, kini setelah 30 tahun, lanjutnya, Indonesia sudah menguasai teknologinya, sehingga sudah selayaknya dikelola bangsa sendiri.
“Apalagi, di bawah pengelolaan perusahaan Jepang, Inalum terus merugi,” katanya.
Ia juga mengkhawatirkan, terjadi benturan kepentingan, mengingat pihak Jepang berperan sebagai kreditur sekaligus pembeli.
Anggota Komisi VII DPR lainnya, Satya W Yudha, mengatakan, pihaknya akan memanggil pemerintah terkait persoalan Inalum tersebut dalam waktu dekat.
Sedang, Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Zulkieflimansyah, menilai, BUMN seperti PT Aneka Tambang Tbk dan PT PLN mampu mengelola Inalum.
“Tinggal keseriusan dan kemauan politik pemerintah yang kita tunggu,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu, mengatakan, Inalum sebaiknya dikembalikan kepada negara.
BUMN terkait bisa menjalankan bisnis ini secara penuh. Indonesia dinilai bisa mengelola Inalum dengan baik.
Jepang saat ini menguasai 58,9 persen saham Inalum melalui Nippon Asahan Alumminium (NAA). Sementara, pemerintah Indonesia hanya memiliki 41,1 persen.
Saham NAA dikuasai 50 persen oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan 50 persen milik swasta Jepang.
Masa berlaku “build, operate and transfer” (BOT) Inalum akan berakhir 2013.
Sesuai kontrak, tiga tahun sebelum masa berlaku BOT habis, kontrak bisa diperpanjang dan NAA telah menyampaikan permintaan perpanjangan kepada Pemerintah Indonesia melalui surat No SCNA-001 tertanggal 26 September 2009.
Pemerintah diketahui telah menunjuk Menteri Perindustrian, MS Hidayat, yang akan mewakili pemerintah memimpin jalannya negosiasi dengan pihak Jepang.
Jepang berkepentingan agar BOT Inalum diperpanjang guna mengamankan pasokan aluminium di Negeri Sakura tersebut.
Saat ini, sebanyak 60 persen dari produksi alumunium Inalum sebesar 225 ribu ton, diekspor ke Jepang.
Tags: DPR, Inalum, Indonesia, Nasional
Posted in Nasional | No Comments »
Written by Redaksi on 29 April 2010
Tim Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dipersilahkan masuk dan menyelidiki berbagai kasus perambahan hutan 2 juta hektare untuk kegiatan tambang dan kebun sawit.
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, usai bertemu Satgas pemberantasan mafia hukum, di Jakarta, Rabu, mengatakan, tim terpadu pemberantasan illegal logging dan perambahan kawasan Kementerian Kehutanan sudah mengidentifikasi perubahan fungsi kawasan hutan tanpa izin dari kehutanan seluas 2 juta hektare.
“Ada 2 juta hektar kawasan hutan dirambah dan berubah jadi kebun sawit dan tambang. Kita persilahkan satgas mafia hukum berkoordinasi dengan tim terpadu kehutanan. Kita berharap agar dilakukan penegakan hukum di kawasan kehutanan. Banyak perambahan kawasan terjadi karena `pembiaran` oleh pejabat daerah,” kata Menhut.
Dari 2 juta hektare tersebut, kata dia, satu juta hektare di antaranya berada di Kalimantan Timur dan sisanya tersebar di Sumatera dan seluruh Kalimantan. Di Kalimantan Timur, katanya, ada 150 perusahaan tambang beroperasi tanpa izin.
Sementara di Sumatera Utara, 5 ribu hektare hutan beralih fungsi menjadi kebun sawit dan di Kalimantan tengah tiga perusahaan tambang besar juga sudah diidentifikasi Kementerian Kehutanan.
“Yang di Sumut ada 16 perusahaan, 5 pelakunya akan diserahkan ke Mabes Polri, di Kalteng 3 perusahaan tambang Thailand, semuanya besar. Semua pengusaha besar bukan rakyat,” jelas Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Darori.
Menhut juga mengatakan, aksi pembiaran tanpa penindakan hukum akan mengurangi luas hutan primer yang kini tinggal 43 juta hektare.
Satgas, kata menhut, akan memperkuat apa yang sudah dilakukan Kementerian Kehutanan dengan tim terpadunya.
Pada kesempatan yang sama, anggota tim Satgas, Mas Achmad Santosa, mengusulkan agar timnya bisa terjun ke daerah untuk memeriksa dan memverifikasi laporan yang sudah diterima seperti adanya pelanggaran kawasan yang disebutkan Menhut.
Selain itu, kata dia, Kemenhut diminta menyelesaikan tata batas dan pengukuhan kawasan hutan yang masih menjadi pekerjaan rumah Kemenhut.
“Untuk meningkatkan transparansi dan aspirasi masyarakat, kita menerima masukan dari masyarakat yang mengetahui masalah di sektor kehutanan ini. Kita juga mengusulkan Menhut membentuk tim khusus menyelidiki ijin-ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) di hutan alam,” katanya.
Mas Achmad Santosa juga mempersilahkan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memberi masukan dan informasi seputar masalah-masalah kehutanan. “Kami senang sekali menerima masukan dan informasi dari asosiasi kehutanan dan sangat baik bekerjasama dengan tim khusus yang menangani mafia kehutanan ini,” jelasnya.
Menhut menjelaskan, terjunnya Satgas ke daerah akan mempertajam hasil penyelidikan yang dilakukan tim terpadu Kemenhut.
“Kalau bisa tim terpadu dan Satgas intens berkoordinasi setiap pekan. Ini bagus untuk kehutanan karena selama 10 tahun baru satu kasus kehutanan yang tuntas, sisanya kehutanan kalah. Dari 96 kasus, 49 kalah dan hukumannya minimal kurang dari satu tahun,” katanya.
Terkait dengan surat edaran Menteri Kehutanan kepada gubernur seluruh Indonesia dua bulan lalu, Menhut mengatakan, pihaknya masih menunggu laporan dari gubernur. “Sampai hari ini belum ada laporan satupun, kita masih menunggu. Mungkin gubernur belum dilaporin bupatinya, bupatinya takut,” kata menhut.
Menurut Darori Kemenhut akan memanggil gubernur dalam waktu dekat untuk melakukan ekspose adanya pelanggaran kawasan di wilayahnya. “Kita sudah menghubungi gubernur lewat telpon untuk melakukan ekspose, mereka belum bisa karena bupatinya belum beri laporan,” kata Darori.
Tags: MAfia Hukum, MARKUS, Satgas Mafia Hukum
Posted in Nasional | No Comments »
Written by Redaksi on 28 April 2010
Surabaya – “Mahalnya merokok di Singapura”, adalah ungkapan yang pas bagi siapapun yang mengunjungi negara Pulau yang bertetangga dengan Batam, Indonesia itu.
Bukan berarti rokok di Kota Singa itu harganya mahal, melainkan mahalnya sanksi atau denda yang diberikan kepada semua warga, baik pendatang maupun warga setempat yang kedapatan merokok secara sembarangan di tempat umum.
Bahkan petugas kepolisian setempat yang kedapatan mengetahui ada warga yang merokok sembarangan, langsung menindak di tempat atau langsung dikenai sanksi berupa denda berupa uang sebesar 200 dolar Singapura atau sekitar Rp1,4 juta.
Tidak hanya itu, lanjut dia, jika melanggar untuk kedua kalinya, denda akan dinaikkan menjadi 500 dolar Singapura dan ditambah hukuman pekerjaan sosial, yakni menyapu jalan selama tiga hari dengan mengenakan seragam yang bertuliskan “pelanggar”, di punggung.
“Di sini tidak bisa merokok sembarangan Mas! Tidak hanya warga sini, pendatang juga kalau melanggar juga dikenai sanksi,” kata salah seorang pemandu wisata, Rogaya saat mengantar rombongan dari wartawan dan Pemkot Surabaya ke sejumlah tempat di Singapura, Senin (19/4).
Rogaya yang merupakan warga Singapura, namun keturuanan Indonesia itu bercerita panjang lebar soal budaya dan aturan yang berlaku di Singapura. Ia berharap, supaya rombongan bisa menaati peraturan yang ada selama di Singapura, sehingga terhindar dari sanksi.
Apalagi banyak di antara rombongan tersebut yang menjadi “ahli hisap” atau perokok berat. “Saya cuma berpesan kepada teman-teman untuk hati-hati. Karena banyak teman saya yang kena sanksi itu,” ujar Rogaya saat perjalanan menuju tempat pembakaran sampah di Tuas Selatan Singapura.
Gerakan antirokok, lanjut dia, sebetulnya sudah didengung-dengungkan sejak lama di Singapura. Bahkan, perusahaan swasta pun juga ikut mendukung gerakan antirokok di negara yang didiami tiga suku bangsa yakni China, India, dan Melayu tersebut.
Bahkan saat rombongan menginap di salah satu hotel di Singapura tepatnya di “Furuma River Front”, seluruh bagian gedung selalu tertera tanda “dilarang merokok”, begitu pun kamar tidur, hanya beberapa saja yang disediakan untuk perokok, selebihnya bebas asap rokok.
Setiap perokok di Singapura, selalu membawa tas kecil yang berfungsi untuk menampung sementara sampah puntung rokok miliknya, hingga menemukan tempat sampah.
Meskipun berat bagi para perokok, namun aturan yang diterapkan ketat oleh pemerintah Singapura tersebut, ternyata membawa dampak positif bagi kebersihan lingkungan dan udara di Singapura.
“Lihat saja, sampah puntung rokok yang menjadi masalah di Indonesia, hampir mustahil ditemukan di jalan-jalan Singapura,” kata Totok, salah seorang guru musik asal Indonesia yang sudah bekerja selama empat tahun di Singapura.
Selain Rogaya, Totok yang kebetulan kenal di Singapura bercerita panjang soal ketatnya peraturan di Singapura. Bahkan tidak hanya persoalan rokok, peraturan lainnya juga dinilai ketat, seperti halnya menyeberang jalan secara sembarangan.
“Jika tahu petugas, akan didenda. Beda dengan di Indonesia khususnya Jakarta dan Surabaya. Mereka bisa leluasa menyeberang jalan,” ujarnya.
Akibat dari semua itu, lanjut dia, Singapura terkenal dengan kebersihannya, bahkan di sepanjang jalan, jarang sekali ditemukan sampah yang tercecer maupun berserakan di tempat sampah. Bahkan sangat sulit menemukan sebuah puntung rokok di jalan.
“Kalau seperti ini. Kita gak bisa merokok sembarangan di sini,” celetuk salah seorang perokok yang ikut rombongan Pemkot Surabaya, Edi yang juga wartawan.
Namun demikian, Edi dan juga peserta rombongan lainnya tetap mamatuhi peraturan yang ada di Singapura dengan menahan untuk tidak merokok barang sesaat sampai menemukan ruangan khusus untuk merokok. Meski tempat khusus merokok tersebut jarang ditemukan di Singapura.
Perda Antirokok Surabaya
Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Nanis Chairani mengatakan kekagumannya terhadap negara Singapura itu. “Di sini kebersihan benar-benar dijaga dengan baik. Ini yang seharusnya dicontoh di Surabaya,” tuturnya.
Namun, ia juga menggaris bawahi bahwa tingkat kesadaran warga Singapura sudah tinggi, sehingga semua peraturan bisa ditaati dengan baik. Tentunya itu berbeda dengan yang ada di Surabaya yang kesadaran warganya masih rendah.
Meski saat ini sudah diterapkan peraturan daerah (perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan kawasan terbatas merokok (KTM) di Surabaya, namun perda tersebut belum bisa dilaksanakan sepenuhnya.
Bahkan di sana-sini masih terlihat pelanggaran orang merokok secara sembarangan. Tidak hanya di tempat umum seperti taman dan jalan, namun pelanggaran tersebut dapat dilihat di tempat-tempat perkantoran, instansi pemerintahan, sekolah, kampus dan bahkan di rumah sakit.
Hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat yakni “Center for Religious and Community Studies” (CeRCS) Surabaya pada 23 April 2010 menyebutkan, sebanyak 79,7 persen warga Surabaya sudah mengetahui adanya Perda 5/2008, meski dalam praktiknya diketahui masih banyak pelanggaran.
Direktur CeRCS Siti Nurjanah, menuturkan, semenjak diberlakukan Perda No. 5/2009 pada Oktober tahun 2009, dan diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 25 Tahun 2009, terasa kurang gaungnya. Bahkan sanksi yang diberikan kepada para pelanggar berupa denda Rp50 juta tidak berfungsi sama sekali.
“Dari sisi penegakannya dapat dikatakan hampir nihil,” katanya.
Hal ini terbukti setelah enam bulan berjalan hanya ada tiga pelanggar yang diproses secara hukum. Sanksi yang diberikan juga sangat minimal.
“Sementara, pada kenyataanya pelanggaran Perda KTR/KTM dapat dengan sangat mudah kita temui, mulai dari perkantoran, tempat umum, angkutan umum, sarana pendidikan, maupun instansi pemerintahan. Pengawasan dan penindakan hampir bisa dikatakan nihil,” ucapnya.
Adapun survei oleh CeRCS sebagai bagian dari anggota Tim Pemantau pelaksanaan Perda KTR/KTM dilakukan di dua tingkatan yakni pertama, mendengar dan mengetahui pendapat masyarakat Surabaya mengenai pengetahuan, sikap, dan fungsi Perda KTR/KTM, Kedua, menilik kesiapan infrastruktur Perda di kawasan KTR/KTM.
Survei publik ini mewancarai langsung 500 orang dari seluruh warga masyarakat Surabaya yang sudah berusia 18 tahun atau lebih, dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar +/- 4,25 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Untuk survei kesiapan infrastruktur perda, lanjut dia, pihaknya mengambil sampel di 129 lokasi yang ditetapkan sebagai KTR/KTM.
Adapun yang dilakukan dalam survei ini adalah pengamatan langsung lokasi kawasan, meliputi ada tidaknya tanda dilarang merokok sesuai dengan ketentuan perda, mengetahui tingkat pelanggaran, dan mekanisme penegakkan perda khusus untuk KTM.
“Kami menilik ada tidaknya ruang merokok yang sesuai dengan ketentuan Perda,” ujarnya.
Beberapa temuan dalam survei ini, diketahui sebanyak 79,7 persen warga masyarakat Surabaya mengetahui adanya Perda KTR/KTM.
Respons masyarakat ketika survei ini dilakukan, menyatakan persetujuan (87,4 persen) bila Perda KTR/ KTM ditegakannya secara sungguh-sungguh dan 70,0 persen juga sadar bila tujuan diterapkannya Perda KTR/KTM juga untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat.
Tags: larangan Merokok, Rokok
Posted in Nasional | No Comments »
Written by Redaksi on 28 April 2010
Lima pelajar putri tampak dihadang lima pelajar lain ketika hendak melewati tiga kotak segi empat ukuran 15 meter kali 4,5 meter selama 2×15 menit, dan kemudian sebaliknya yang dihadang menjadi penghadang.
Kemudian dihitung siapa-siapa yang lolos melawati penghadang, dan jika nilai sama dilakukan perpanjangan waktu selama 10 menit (2×5) tanpa istirahat.
Demikianlah, salah satu kegiatan sosialisasi olah raga tradisinal yang dilakukan di stadion Ranggajati, Sumber, akhir April 2010, yakni permainan “Hadang” yang di Cirebon biasa dinamakan “Sodor.”
Lima pelajar putri SMPN 2 Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dan lima pelajar putri SMPN3 kota Cirebon tersebut sekilas tampak hanya berlari, melompat, menghindar. Tetapi olah raga yang digali dari leluhur dan penuh dengan kegembiraan tersebut memakai aturan sedemikian rupa, sehingga layak dipertandingkan.
Seorang pelajar kelas III SMP 2 Susukan Lebak Putri mengatakan, permainan “Hadang” yang di desanya dikenal dengan permainan “Sodor” tersebut sudah biasa dilakukan anak-anak hingga dewasa.
“Biasanya kami bermain pada malam hari ketika terang bulan. Permianan itu tidak banyak memakan tempat.” Katanya.
Bedanya dengan “Hadang” yang disosialisasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga, yalah dari segi waktu, jumlah pemain dan luas lapangan, katanya.
“Kami biasa bermain waktunya tidak terbatas,jumlah pemain empat orang dan lapangan yang dibuat tanpa ukuran,” katanya seraya menambahkan sangat antusias dengan permainan yang dibakukan tersebut.
Guru Olah Raga SMP 2 Susukan Lebak M. Rukmana SPdm menambahkan, jenis Olah Raga “Hadang,” atau “Sodor” tersebut karena sifatnya riang, maka biasa dipertandingkan sewaktu jeda semester atau hari-hari besar nasional di sekolah tempat ia mengajar.
“Oleh karena olah raga ini sudah dikenal oleh para siswa, tampaknya mereka cukup gembira dengan adanya aturan yang dibakukan tersebut,” katanya.
Permainan itu dalam sosialisasi hanya dilakukan oleh pelajar putri, sedangkan dalam masyarakat pemainnya bisa laki-laki dan bisa putri dan bahkan adakalanya campuran, tambahnya.
Untuk permainan yang dibakukan, permainan bisa diselenggarakan di lapangan basket, lapangan bulu tangkis, tinggal menambah garis-garis yang sudah ada sebagai kotak permaian, ujarnya pula.
Empat Cabang
Sementara itu, Kabid Olah Raga Tradisional, Asisten Deputi Olah Raga Rekreasi Kementerian Olah Raga Suherman, mengatakan sosialisasi olah raga tradisional di Cirebon tersebut merupakan rangkaian kegiatan serupa yang akan dilakukan di sejumlah daerah.
“Sejauh ini kami memfukoskan pada empat cabang oleh raga tradisional dari 11 cabang yang digali dari leluhur yang sudah dibakukan,” katanya.
Keempat cabang olah raga yang disosialisasikan tersebut, yakni Enggrang, trompah panjang, dagongan dan hadang. Sedangkan cabang lain yang sudah dibakukan dan belum disosialisasikan adalah,gebuk bantal, lari balok, tarik tambang, patok lele, benteng, sumpitan dan gasing.
Untuk sementara dipilih empat cabang olah raga karena sebagian masyarakat Indonesia sudah mengenal, tetapi dengan nama yang berbeda dan peraturannya juga berbeda.
Oleh karena permainanan tersebut sudah dibakukan, maka perlu sosialisasi aturan permainan agar bisa dipertandingan secara nasional, katanya.
Menurut dia, sosialisasi olah raga tersebut selama tahun 2010 berlangsung di lima daerah, yakni Cirebon, Batam, Ambon, Kendari dan Kupang.
Sosialisasi serupa pernah diadakan di Pulau Samosir tahun 2009. “Kegiatan sosialiasi sengaja diacak di hampir seluruh Indonesia dengan tujuan agar olah raga tersebut cepat menyebar,” katanya.
Dikatakannya, tujuan jangka panjang sosialisasi tersebut memperkenalkan olah raga yang digali dari leluhur untuk dilestarikan sebagai budaya bangsa yang mudah, murah, meriah dan massal (4M).
Disamping itu, apabila sudah memasyarakat tidak menutup kemungkinan cabang olah raga tersebut ditingkatkan menjadi olah raga prestasi, seperti cabang pencak silat.
Menyangkut kesiapan juri dalam pertandingan itu tampaknya tidak ada masalah, karena hanya dengan pelatihan sehari cukup bagi guru olah raga untuk pemahaman.
Oleh karena cabang olah raga itu baru, kedepan dirasakan perlu semacam pelatihan buat juri-juri nasional, katanya.
Dipihak lain, dikatakannya, berdasarkan pengalaman sosialisasi cabang olah raga tradisional tersebut, ternyata ada daerah yang sama sekali belum mengenal seperti Egrang.
“Setelah diperkenalkan, ternyata mendapat sambutan hangat dari masyarakatnya,” katanya.
Bahkan sosialisasi olah raga tradisional seperti “Hadang” tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi pada negara tetangga seperti tahun 2009 di Univesitas Mindanao Philipina. “Mereka juga ada permainan serupa, tetapi jumlah pemainnya hanya empat, tetapi ketika kita kenalkan pemainannya lima mereka menilai lebih energik,” katanya.
Ia mengaharapkan, dengan adanya sosialisasi olah raga tradisonal tersebut akan menjadi pemicu bagi pelajar yang lain, bahkan masyarakat Cirebon pada umumnya untuk melestarikan budaya luhur bangsa tesebut.
Jenis olah raga tradisional pada umumnya tidak memerlukan biaya besar, sementara manfaatnya buat kebugaran luar biasa.
Ia mencontohkan, olah raga “Hadang,” pemainnya harus berlari, melompat dan menghindar. Berarti permainan itu memerlukan gerak tubuh, sementara para pemainnya cukup riang.
Kadis Kementrian Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, Sukanda, menyambut baik sosialisasi olah raga tradisional yang dilakukan di Kabupaten Cirebon 26 dan 27 April 2010 tersebut dan berharap semua pelajar di daerahnya terpacu untuk melestarikan jenis olah raga tersebut.
Tags: Gobak Sodor, Olah Raga Traditional
Posted in Nasional | No Comments »
Written by Redaksi on 27 April 2010
Maskapai penerbangan swasta, Sriwijaya Air, berniat menambah 20 pesawat baru jenis B737-800 New Generation (NG) dalam lima tahun ke depan untuk mendukung rencana ekspansi domestik dan regional maskapai tersebut.
“Kami sedang jajaki dan negosiasi. Oktober tahun ini, minimal tiga pesawat baru sudah bisa dikirim,” kata Dirut Sriwijaya Air Chandra Lie menjawab pers usai penandatanganan kerja sama perawatan 14 pesawat B-737 series milik Sriwijaya Air dengan PT GMF AeroAsia hingga 31 Desember 2012, di Jakarta, Senin.
Chandra mengatakan, kedatangan pesawat dengan skema sewa beli itu akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, khususnya dalam hal penyediaan sumberdaya manusia (SDM), khususnya terkait dengan awak penerbang.
Karena itu, katanya, pihaknya secara berkelanjutan telah merencanakan untuk membuka sekolah penerbang dengan sistem beasiswa kepada 20 orang setiap tahunnya.
“Prioritas dari sekolah penerbang ini adalah keluarga besar karyawan Sriwijaya Air yang memenuhi persyaratan dengan ketat,” katanya.
Ia juga mengatakan, sekolah penerbang itu sudah bisa memulai aktivitasnya mulai Mei tahun ini. “Dua pesawat latih sudah kami datangkan dan satu simulator pesawat latih. Lokasi sekolah ini di Pulau Bangka,” katanya.
Sementara itu, untuk kepentingan peningkatan kemampuan pilot, katanya, Sriwijaya Air juga mendatangkan simulator untuk Boieng series.
“Tiga simulator Boeing series sudah kami datangkan dan ditempatkan di kawasan M-1 Bandara Soekarno-Hatta seluas 2,5 hektare,” katanya.
Khusus untuk pemanfaatan 20 pesawat Boeing 737-800NG tersebut, Chandra menegaskan, pihaknya melakukan itu selain untuk menggantikan pesawat Boeing series klasik, juga untuk menyokong rencana perusahaan dalam pembukaan rute-rute baru, baik domestik maupun regional.
“Bersamaan dengan kedatangan pesawat-pesawat baru itu, hingga akhir tahun kami mempersiapkan diri meningkatkan layanan dari kelas menengah menjadi full service. Konsekuensinya nanti akan ditemui kelas bisnis di Sriwijaya Air,” katanya.
Sriwijaya Air yang mengklaim dirinya sebagai maskapai dengan layanan di jalur menengah (medium) hingga saat ini mengoperasikan 27 pesawat Boeng series yakni B737-300 delapan unit, B737-200 10 unit dan sisanya B737-400 dan melayani 35 kota tujuan di Indonesia.
Setiap hari frekuensi penerbangan maskapai ini mencapai 171 kali di seluruh Indonesia.
Tags: New Armada, Penerbangan, pesawat terbang, Sriwijaya air
Posted in Nasional | No Comments »
Written by Redaksi on 27 April 2010
Keberadaan nama Julia Perez alias Jupe masuk dalam bursa calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang, diakui atau tidak telah membuat nama Pacitan lebih dikenal dari sebelumnya.
Hal ini diungkapkan oleh Sutikno, Ketua DPC Hanura Kabupaten Pacitan. “Pacitan jadi terkenal sampai Australia dan Amerika, karena saya sudah diwawancari wartawan dari sana, gara-gara Jupe masuk bursa,” ujarnya.
Hanura sendiri merupakan salah satu dari 10 partai yang tergabung dalam koalisi Ampera untuk mengusung nama Julia Perez sebagai kandidat Bupati atau Wakil Bupati. Pun begitu, Sutikno juga tidak menepis adanya penolakan Jupe di Pacitan. “Tapi itu hanya segelintir saja,” jelasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Rani (25), warga Pacitan yang mengaku senang-senang saja Jupe bisa dicalonkan di Pacitan.
“Adanya Jupe, Pacitan makin dikenal, paling tidak dengan Jupe ada di sini, pariwisata Pacitan bisa makin maju,” katanya. “Siapa saja berhak mencalonkan yang terpenting punya itikad memajukan kabupaten Pacitan.”
Lain Rani, lain pula Wijianto, sopir angkot di Pacitan, bahwa siapa pun Bupatinya, tetap saja dia seorang driver.
“Jadi terserah siapa yang mau jadi Bupati, asal bisa buat Pacitan lebih maju,” kata Wijianto yang mengaku akan pilih Jupe, karena belum pencalonan saja sudah buat Pacitan ramai.
“Aku juga seneng kalau bisa masuk TV,” selorohnya. (kpl/wwn/bun)
Tags: Julia Perez, Jupe, pilkada
Posted in Pijar Jawa Timur | No Comments »
Written by Redaksi on 27 April 2010
Bandung (ANTARA) – PTKA Indonesia mulai hari Selasa resmi mengoperasikan KA Argo Parahyangan Bandung – Jakarta PP sekaligus menggantikan peran KA Parahyangan dan KA Argo Gede.
Perjalanan pertama KA Argo Parahyangan diberangkatkan dari Stasiun Bandung menuju Stasiun Gambir Jakarta pukul 05.30 WIB.
“Perjalanan pertama KA Argo Parahyangan pukul 05.30 WIB, terdiri dari empat kereta eksekutif, dua bisnis dan satu kereta makan,” kata Kapala Humas Daop II Bandung, Bambang Setya Prayitno.
Menurut Bambang, PTKA Daop II Bandung telah menyusun skedul perjalanan KA Argo Parahyangan yang melayani tujuh jadwal perjalanan reguler.
Selain itu, PTKA Daop II Bandung juga memberlakukan dua jadwal perjalanan fakultatif pada setiap hari Senin setiap pukul 04.00 WIB dan pukul 08.45. WIB. KA itu dioperasikan untuk mengangkut membludakan penumpang yang biasa terjadi di hari Senin.
“Pelanggan KA Parahyangan yang biasa berangkat dengan jadwal fakultatif pukul 04.00 WIB setiap hari Senin tetap mendapatkan pelayanan perjalanan jam itu, Argo Parahyangan menempatkan jadwal fakultatif setiap hari senin,” kata Bambang Setya Prayitno.
Tarif KA Argo Parahyangan antara lain kelas eksekutif untuk hari Selasa hingga Kamis senilai Rp50 ribu, sedangkan untuk kelas eksekutif Jumat, Sabtu, Minggu dan hari libur Rp65.000.
Sementara itu tarif kelas bisnis tidak berubah sama seperti kelas bisnis KA Parahyangan yakni Rp30 ribu.
“Tarif Parahyangan ada, juga tarif Argo Gede masih bisa dinikmati. Jadwal perjalanan disesuaikan dengan kebutuhan penumpang KA Parahyangan dan Argo Gede,” kata Bambang.
Sementara itu KA Parahyangan dan KA Argo Gede berakhir sudah pengabdian kedua kereta itu di jalur Bandung – Jakarta.
PTKA terpaksa melikuidasi KA Parahyangan karena selalu merugi rata-rata Rp32 miliar setiap tahunnya. PTKA sendiri awalnya hanya akan mengoperasikan KA Argo Gede, namun karena aspirasi masyarakat yang ingin mempertahankan nama KA Parahyangan yang legendaris, maka PTKA mengganti nama KA itu dengan KA Argo Parahyangan.
KA Parahyangan sendiri dioperasikan sejak 31 Juli 1971, dan merupakan salah satu KA legendaris. KA Parahyangan mencapai masa kejayaanya hingga awal 1990-an, namun okupansinya merosot drastis pasca dibukanya Tol Cipularang.
Tags: Agro parahayangan, Kereta Api
Posted in Nasional | No Comments »
Written by Redaksi on 27 April 2010
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan menganalisis sejumlah sekolah yang tingkat kegagalan siswanya dalam Ujian Nasional 2010 mencapai 100 persen.
Menteri Pendidikan Nasional M Nuh di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, mengatakan, pemerintah akan menyiapkan sejumlah penguatan bagi sekolah-sekolah tersebut berdasarkan hasil analisis yang akan dilakukan.
“Perlu kita ketahui lebih rinci peta dari sekolah yang 100 persen tidak lulus itu. Kalau itu sudah ketahuan, baru kita tahu apa yang akan kita lakukan untuk intervensi penguatan ke depan,” tuturnya.
M Nuh mengatakan, pemerintah akan mengkaji kualitas guru maupun fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di sekolah-sekolah yang tingkat kegagalan siswanya mencapai 100 persen dalam UN.
Apabila penyebab ketidaklulusan akibat kualitas guru, katanya, maka pemerintah akan mengintervensi dengan cara memperbaiki kualitas guru.
Namun apabila kegagalan disebabkan oleh kekurangan infrastruktur dan fasilitas, pemerintah akan memberikan bantuan dalam bentuk buku dan pembangunan.
Jika kegagalan disebabkan oleh faktor ekonomi karena banyak siswa tidak mampu dalam sekolah tersebut, M Nuh mengatakan, pemerintah akan menyediakan banyak beasiswa di sekolah tersebut.
“Akan kita analisis dan intervensi kebijakan itu,” ujarnya.
Mengenai tingkat kelulusan yang menurun pada 2010, Mendiknas mengatakan, memang tidak mungkin tingkat kelulusan UN mencapai 100 persen.
Justru, lanjut dia, tingkat kelulusan UN diperlukan pemerintah sebagai peta untuk mengetahui daerah mana yang memerlukan penguatan dalam bidang pendidikan melalui ujian berstandar sama di seluruh daerah Indonesia.
M Nuh mengatakan, bisa saja seorang siswa lulus ujian Perguruan Tinggi Negeri namun tidak lulus UN karena mata pelajaran yang diajukan bisa jadi berbeda.
“Harus dicek dulu prosedur atau teknis yang dipakai PTN itu, apakah berbeda atau sama dengan UN,” katanya.
Untuk siswa yang tidak lulus UN, Mendiknas mengingatkan masih ada kesempatan mengikuti ujian ulangan pada 10-14 Mei 2010.
Ujian ulangan itu, menurut M Nuh, tetap menggunakan standar yang sama dengan UN sebelumnya.
Untuk mengatasi siswa “stress” akibat UN, Mendiknas mengimbau pihak sekolah agar mengaktifkan Bimbingan Penyuluhan serta bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki jurusan psikologi guna memberikan konseling kepada para siswa.
Tags: analisa Pemerintah, Gagal Ujian Negara di analisis, Ujian Negara
Posted in Nasional | No Comments »
Written by Redaksi on 27 April 2010
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono membuka saluran untuk pengaduan kecurangan Ujian Nasional (UN) melalui layanan pesan singkat atau SMS center di nomor 085880001949.
“Sejauh ini belum ada permasalahan serius yang harus ditindaklanjuti terkait penyimpangan UN namun SMS center Menkokesra tetap dibuka untuk nantinya diteruskan ke Kementerian Pendidikan Nasional,” kata Menkokesra Agung Laksono di Jakarta, Selasa.
Selain SMS Center Menkokesra, maka Kementerian Pendidikan Nasional sendiri juga tetap membuka pos pengaduan melalui saluran telepon langsung di nomor 021 5703303 atau pesan singkat di nomor 0811976929.
“Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada hal-hal yang dianggap curang atau menyimpang agar nantinya bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.
Agung Laksono juga menambahkan, pihaknya telah mendapatkan laporan mengenai hasil UN yang pada Senin telah diumumkan secara serentak.
Hasil UN mencatat ada sebanyak 154.079 siswa tidak lulus.
Jumlah ini sekitar 10 persen dari seluruh peserta ujian sebanyak 1.522.162 siswa.
Tags: Menko kesra, Pengaduan kecurangan UN, Ujian Negara
Posted in Nasional | No Comments »
