JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring merasa prihatin dengan semakin maraknya peredaran pornografi di kalangan remaja dan anak-anak. Bahkan, Komisi Perlindungan Anak (KPA) mengungkapkan 97 persen remaja pernah menonton atau mengakses pornografi. Pula didapatkan, sebanyak 62,7 persen remaja pernah melakukan hubungan badan atau dalam istilah remaja ML (making love).

“Survei KPA yang dilakukan terhadap 4.500 remaja di 12 kota besar seluruh Indonesia juga menemukan 93 persen remaja pernah berciuman, dan 62,7 persen pernah berhubungan badan, dan 21 persen remaja telah melakukan oborsi,” ujar Tifatul dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (9/5/2010).

“Ini sangat memprihatinkan, saya minta semua pihak ikut mendukung upaya pembatasan distribusi konten negatif, baik melalui internet, maupun dunia perfilman. Semuanya harus terlibat menjaga generasi muda kita,” ujar Tifatul.

Menkominfo juga menyatakan, pertarungan antar nilai-nilai budaya, pengaruh asing, setiap hari terus berlangsung, sehingga bangsa ini harus menjaga kekokohan nilai-nilai karakter bangsa. Jika tidak, maka Indonesia akan kehilangan identitas sebagai bangsa besar.

“Penyebaran konten negatif tersebut banyak disalurkan melalui sarana IT, terutama konten asing yang dijual kepada kita, bahkan konten tersebut banyak yang merusak nilai-nilai budaya bangsa,” ujarnya.

“Mereka butuh bantuan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat khususnya peran kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk memperoleh informasi pasar ekspor potensial,” katanya.

Menurut dia, peran KBRI diperlukan karena dinilai paling mengetahui kondisi pasar dan jenis komoditas yang diinginkan pasar di negara setempat.

“KBRI diharapkan bisa memberi informasi mengenai potensi pasar di suatu negara kepada pelaku bisnis khususnya perajin, untuk digunakan sebagai acuan mereka dalam melakukan ekspor produknya,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya pernah menyurati KBRI di sejumlah negara untuk meminta data dan informasi tentang potensi pasar produk kerajinan di negara setempat.

Namun, sampai sekarang tidak semua kantor KBRI yang disurati itu merespons permintaan tersebut. Padahal, pihaknya memerlukan informasi pasar di sejumlah negara agar bisa mengekspor produk kerajinan sesuai potensi pasar setempat.

“Meski demikian, kami merasa gembira karena sejumlah KBRI merespons surat permintaan itu. Kami berharap KBRI lain mau menanggapi surat yang kami kirim,” katanya.

Menurut Budi, informasi mengenai potensi pasar di beberapa negara diperlukan bagi kesiapan pengiriman produk kerajinan yang akan diekspor serta untuk mengikuti pameran di luar negeri.

Ia mengatakan potensi ekspor produk kerajinan dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup bagus, apalagi produk kerajinan yang kompetitif di antaranya batik, kayu, bambu dan furniture. Produk kerajinan seperti itu berani bersaing dengan produk luar negeri, misalnya dari China.

“Keunggulan produk kerajinan jenis itu sulit ditiru produsen di luar negeri. Apalagi produk kerajinan tersebut diproduksi tidak secara massal,” katanya.

Menurut dia, minat pasar luar negeri terhadap produk kerajinan khas Yogyakarta cukup tinggi, sehingga perlu memasarkan produk itu lebih gencar, termasuk dengan mengikuti pameran internasional.

“Karena itu kami selalu mengikutkan perajin anggota kami dalam berbagai kegiatan pameran yang diselenggarakan di luar negeri. Pengalaman kami mengikuti pameran `Indo Fair` di Suriname menunjukkan masyarakat setempat menaruh perhatian besar kepada produk kerajinan asal DIY yang dipamerkan,” katanya.

“Ini (pembenahan masalah hukum) memang berat bagi semua sektor termasuk dapat berdampak pada investasi. Tapi ini bisa berdampak positif di masa depan,” kata Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia, (Apindo), Franky Sibarani, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan saat ini merupakan masa-masa terberat dalam proses transparansi hukum. Terungkapnya kasus pajak Gayus H Tambunan akan membuka jalan untuk mengetahui ketidakberesan di sektor pajak.

Keberanian dalam membuka kasus-kasus yang merugikan banyak pihak, menurut dia, menjadi hal positif.

“Sekarang tinggal bagaimana politik mau menghargai ranah hukum agar semua proses transparansi ini berjalan baik,” ujar dia.

Karena itu, menurut dia, independensi kepolisian, jaksa, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus benar-benar terjaga.

Sementara itu terkait dengan iklim investasi, ia mengatakan dipengaruhi banyak faktor. Stabilitas politik, penegakan hukum, serta keamanan.

“Sekarang sudah baik untuk keamanan, bahkan bom meledak pun investasi tetap berjalan di negeri ini. Tapi untuk kepastian hukum belum sebaik keamanan,” katanya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa yang jadi masalah dalam hal menarik investasi memang ketidakjelasan regulasi, soal tanah, ketenagakerjaan, infrastruktur.

“Kredit bank mereka (investor asing) tidak perlu, tapi masalah regulasi soal tanah, ketenagakerjaan, infrastruktur,” lanjut Franky.

Untuk itu, menurut dia, pembenahan hukum juga akan menjalar pada pembenahan pelayanan publik, yang sudah menjadi rahasia umum masih berbau korupsi.

“Sekarang kan yang muncul masih yang besar-besar, nanti yang kecil-kecil akan juga terbenahi. Yang perlu dijaga adalah politik tidak boleh masuk dalam pembenahan hukum ini, dan media massa harus mengawalnya dengan netral,” ujar dia.

“Indonesia tidak ingin ketinggalan menerapkan teknologi terbaru tersebut. Namun kita memerlukan persiapan dalam implementasinya,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, pihaknya memerlukan sejumlah prosedur lebih dulu untuk menerapkannya, termasuk untuk merancang regulasinya.

Namun, Gatot menekankan, meski tidak ingin terburu-buru pihaknya bukan berarti sedang menghambat atau memperlambat teknologi termasuk masuk ke Indonesia.

“Kami tidak ingin buru-buru sekali tapi itu bukan berarti kami akan memberlambat, semua perlu difinalisasi melalui langkah awal berupa regulasi,” katanya.

Seperti halnya untuk teknologi 3G dan BWA yang telah diterapkan di Indonesia, pihaknya juga telah menerapkan berbagai regulasi sebelumnya.

Pihaknya juga menilai wajar bila GSM Asociation menawarkan implementasi LTE di Indonesia mengingat potensi pasar mobile broadband di tanah air yang masih sangat besar.

“Kami memiliki beberapa pertimbangan nasional untuk menerapkannya, salah satunya tentang aturan lokal konten,” katanya.

Ia menekankan, Indonesia tidak ingin hanya sekadar menjadi pasar produk asing sehingga harus menerapkan aturan tingkat komponen dalam negeri.

Meski begitu, Gatot menambahkan, ketentuan itu bukan untuk memanjakan industri dalam negeri.

“Kami juga memperhitungkan kompetisi tarif yang akan berlaku,” katanya.

LTE merupakan siklus terakhir pengembangan teknologi data seluler dengan standar IEEE 802.20 sekaligus teknologi lanjutan pita lebar yang dapat digunakan untuk aplikasi data layanan bergerak dengan waktu respon yang lebih cepat dengan kecepatan puncak unduh data mencapai 173 Mpbs.

Analisis GSM Association memprediksi akan ada penambahan jaringan LTE untuk jasa komersial di akhir 2010.

Dalam kurun waktu dua tahun, 97 operator di 49 negara berencana untuk menyebarkan jaringan LTE.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dito Ganinduto, di Jakarta, Rabu, mengatakan, pemerintah tidak perlu memperpanjang kontrak Inalum.

“Nasionalisasi akan lebih memberikan manfaat bagi kepentingan industri dan juga kesejahteraan masyarakat khususnya daerah,” katanya.

Menurut dia, dulu Indonesia dimaklumi bekerja sama dengan Jepang karena belum menguasai teknologi pengolahan aluminium.

Namun, kini setelah 30 tahun, lanjutnya, Indonesia sudah menguasai teknologinya, sehingga sudah selayaknya dikelola bangsa sendiri.

“Apalagi, di bawah pengelolaan perusahaan Jepang, Inalum terus merugi,” katanya.

Ia juga mengkhawatirkan, terjadi benturan kepentingan, mengingat pihak Jepang berperan sebagai kreditur sekaligus pembeli.

Anggota Komisi VII DPR lainnya, Satya W Yudha, mengatakan, pihaknya akan memanggil pemerintah terkait persoalan Inalum tersebut dalam waktu dekat.

Sedang, Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Zulkieflimansyah, menilai, BUMN seperti PT Aneka Tambang Tbk dan PT PLN mampu mengelola Inalum.

“Tinggal keseriusan dan kemauan politik pemerintah yang kita tunggu,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu, mengatakan, Inalum sebaiknya dikembalikan kepada negara.

BUMN terkait bisa menjalankan bisnis ini secara penuh. Indonesia dinilai bisa mengelola Inalum dengan baik.

Jepang saat ini menguasai 58,9 persen saham Inalum melalui Nippon Asahan Alumminium (NAA). Sementara, pemerintah Indonesia hanya memiliki 41,1 persen.

Saham NAA dikuasai 50 persen oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan 50 persen milik swasta Jepang.

Masa berlaku “build, operate and transfer” (BOT) Inalum akan berakhir 2013.

Sesuai kontrak, tiga tahun sebelum masa berlaku BOT habis, kontrak bisa diperpanjang dan NAA telah menyampaikan permintaan perpanjangan kepada Pemerintah Indonesia melalui surat No SCNA-001 tertanggal 26 September 2009.

Pemerintah diketahui telah menunjuk Menteri Perindustrian, MS Hidayat, yang akan mewakili pemerintah memimpin jalannya negosiasi dengan pihak Jepang.

Jepang berkepentingan agar BOT Inalum diperpanjang guna mengamankan pasokan aluminium di Negeri Sakura tersebut.

Saat ini, sebanyak 60 persen dari produksi alumunium Inalum sebesar 225 ribu ton, diekspor ke Jepang.

Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, usai bertemu Satgas pemberantasan mafia hukum, di Jakarta, Rabu, mengatakan, tim terpadu pemberantasan illegal logging dan perambahan kawasan Kementerian Kehutanan sudah mengidentifikasi perubahan fungsi kawasan hutan tanpa izin dari kehutanan seluas 2 juta hektare.

“Ada 2 juta hektar kawasan hutan dirambah dan berubah jadi kebun sawit dan tambang. Kita persilahkan satgas mafia hukum berkoordinasi dengan tim terpadu kehutanan. Kita berharap agar dilakukan penegakan hukum di kawasan kehutanan. Banyak perambahan kawasan terjadi karena `pembiaran` oleh pejabat daerah,” kata Menhut.

Dari 2 juta hektare tersebut, kata dia, satu juta hektare di antaranya berada di Kalimantan Timur dan sisanya tersebar di Sumatera dan seluruh Kalimantan. Di Kalimantan Timur, katanya, ada 150 perusahaan tambang beroperasi tanpa izin.

Sementara di Sumatera Utara, 5 ribu hektare hutan beralih fungsi menjadi kebun sawit dan di Kalimantan tengah tiga perusahaan tambang besar juga sudah diidentifikasi Kementerian Kehutanan.

“Yang di Sumut ada 16 perusahaan, 5 pelakunya akan diserahkan ke Mabes Polri, di Kalteng 3 perusahaan tambang Thailand, semuanya besar. Semua pengusaha besar bukan rakyat,” jelas Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Darori.

Menhut juga mengatakan, aksi pembiaran tanpa penindakan hukum akan mengurangi luas hutan primer yang kini tinggal 43 juta hektare.

Satgas, kata menhut, akan memperkuat apa yang sudah dilakukan Kementerian Kehutanan dengan tim terpadunya.

Pada kesempatan yang sama, anggota tim Satgas, Mas Achmad Santosa, mengusulkan agar timnya bisa terjun ke daerah untuk memeriksa dan memverifikasi laporan yang sudah diterima seperti adanya pelanggaran kawasan yang disebutkan Menhut.

Selain itu, kata dia, Kemenhut diminta menyelesaikan tata batas dan pengukuhan kawasan hutan yang masih menjadi pekerjaan rumah Kemenhut.

“Untuk meningkatkan transparansi dan aspirasi masyarakat, kita menerima masukan dari masyarakat yang mengetahui masalah di sektor kehutanan ini. Kita juga mengusulkan Menhut membentuk tim khusus menyelidiki ijin-ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) di hutan alam,” katanya.

Mas Achmad Santosa juga mempersilahkan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memberi masukan dan informasi seputar masalah-masalah kehutanan. “Kami senang sekali menerima masukan dan informasi dari asosiasi kehutanan dan sangat baik bekerjasama dengan tim khusus yang menangani mafia kehutanan ini,” jelasnya.

Menhut menjelaskan, terjunnya Satgas ke daerah akan mempertajam hasil penyelidikan yang dilakukan tim terpadu Kemenhut.

“Kalau bisa tim terpadu dan Satgas intens berkoordinasi setiap pekan. Ini bagus untuk kehutanan karena selama 10 tahun baru satu kasus kehutanan yang tuntas, sisanya kehutanan kalah. Dari 96 kasus, 49 kalah dan hukumannya minimal kurang dari satu tahun,” katanya.

Terkait dengan surat edaran Menteri Kehutanan kepada gubernur seluruh Indonesia dua bulan lalu, Menhut mengatakan, pihaknya masih menunggu laporan dari gubernur. “Sampai hari ini belum ada laporan satupun, kita masih menunggu. Mungkin gubernur belum dilaporin bupatinya, bupatinya takut,” kata menhut.

Menurut Darori Kemenhut akan memanggil gubernur dalam waktu dekat untuk melakukan ekspose adanya pelanggaran kawasan di wilayahnya. “Kita sudah menghubungi gubernur lewat telpon untuk melakukan ekspose, mereka belum bisa karena bupatinya belum beri laporan,” kata Darori.

Bukan berarti rokok di Kota Singa itu harganya mahal, melainkan mahalnya sanksi atau denda yang diberikan kepada semua warga, baik pendatang maupun warga setempat yang kedapatan merokok secara sembarangan di tempat umum.

Bahkan petugas kepolisian setempat yang kedapatan mengetahui ada warga yang merokok sembarangan, langsung menindak di tempat atau langsung dikenai sanksi berupa denda berupa uang sebesar 200 dolar Singapura atau sekitar Rp1,4 juta.

Tidak hanya itu, lanjut dia, jika melanggar untuk kedua kalinya, denda akan dinaikkan menjadi 500 dolar Singapura dan ditambah hukuman pekerjaan sosial, yakni menyapu jalan selama tiga hari dengan mengenakan seragam yang bertuliskan “pelanggar”, di punggung.

“Di sini tidak bisa merokok sembarangan Mas! Tidak hanya warga sini, pendatang juga kalau melanggar juga dikenai sanksi,” kata salah seorang pemandu wisata, Rogaya saat mengantar rombongan dari wartawan dan Pemkot Surabaya ke sejumlah tempat di Singapura, Senin (19/4).

Rogaya yang merupakan warga Singapura, namun keturuanan Indonesia itu bercerita panjang lebar soal budaya dan aturan yang berlaku di Singapura. Ia berharap, supaya rombongan bisa menaati peraturan yang ada selama di Singapura, sehingga terhindar dari sanksi.

Apalagi banyak di antara rombongan tersebut yang menjadi “ahli hisap” atau perokok berat. “Saya cuma berpesan kepada teman-teman untuk hati-hati. Karena banyak teman saya yang kena sanksi itu,” ujar Rogaya saat perjalanan menuju tempat pembakaran sampah di Tuas Selatan Singapura.

Gerakan antirokok, lanjut dia, sebetulnya sudah didengung-dengungkan sejak lama di Singapura. Bahkan, perusahaan swasta pun juga ikut mendukung gerakan antirokok di negara yang didiami tiga suku bangsa yakni China, India, dan Melayu tersebut.

Bahkan saat rombongan menginap di salah satu hotel di Singapura tepatnya di “Furuma River Front”, seluruh bagian gedung selalu tertera tanda “dilarang merokok”, begitu pun kamar tidur, hanya beberapa saja yang disediakan untuk perokok, selebihnya bebas asap rokok.

Setiap perokok di Singapura, selalu membawa tas kecil yang berfungsi untuk menampung sementara sampah puntung rokok miliknya, hingga menemukan tempat sampah.

Meskipun berat bagi para perokok, namun aturan yang diterapkan ketat oleh pemerintah Singapura tersebut, ternyata membawa dampak positif bagi kebersihan lingkungan dan udara di Singapura.

“Lihat saja, sampah puntung rokok yang menjadi masalah di Indonesia, hampir mustahil ditemukan di jalan-jalan Singapura,” kata Totok, salah seorang guru musik asal Indonesia yang sudah bekerja selama empat tahun di Singapura.

Selain Rogaya, Totok yang kebetulan kenal di Singapura bercerita panjang soal ketatnya peraturan di Singapura. Bahkan tidak hanya persoalan rokok, peraturan lainnya juga dinilai ketat, seperti halnya menyeberang jalan secara sembarangan.

“Jika tahu petugas, akan didenda. Beda dengan di Indonesia khususnya Jakarta dan Surabaya. Mereka bisa leluasa menyeberang jalan,” ujarnya.

Akibat dari semua itu, lanjut dia, Singapura terkenal dengan kebersihannya, bahkan di sepanjang jalan, jarang sekali ditemukan sampah yang tercecer maupun berserakan di tempat sampah. Bahkan sangat sulit menemukan sebuah puntung rokok di jalan.

“Kalau seperti ini. Kita gak bisa merokok sembarangan di sini,” celetuk salah seorang perokok yang ikut rombongan Pemkot Surabaya, Edi yang juga wartawan.

Namun demikian, Edi dan juga peserta rombongan lainnya tetap mamatuhi peraturan yang ada di Singapura dengan menahan untuk tidak merokok barang sesaat sampai menemukan ruangan khusus untuk merokok. Meski tempat khusus merokok tersebut jarang ditemukan di Singapura.

Perda Antirokok Surabaya

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Nanis Chairani mengatakan kekagumannya terhadap negara Singapura itu. “Di sini kebersihan benar-benar dijaga dengan baik. Ini yang seharusnya dicontoh di Surabaya,” tuturnya.

Namun, ia juga menggaris bawahi bahwa tingkat kesadaran warga Singapura sudah tinggi, sehingga semua peraturan bisa ditaati dengan baik. Tentunya itu berbeda dengan yang ada di Surabaya yang kesadaran warganya masih rendah.

Meski saat ini sudah diterapkan peraturan daerah (perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok (KTR) dan kawasan terbatas merokok (KTM) di Surabaya, namun perda tersebut belum bisa dilaksanakan sepenuhnya.

Bahkan di sana-sini masih terlihat pelanggaran orang merokok secara sembarangan. Tidak hanya di tempat umum seperti taman dan jalan, namun pelanggaran tersebut dapat dilihat di tempat-tempat perkantoran, instansi pemerintahan, sekolah, kampus dan bahkan di rumah sakit.

Hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga swadaya masyarakat yakni “Center for Religious and Community Studies” (CeRCS) Surabaya pada 23 April 2010 menyebutkan, sebanyak 79,7 persen warga Surabaya sudah mengetahui adanya Perda 5/2008, meski dalam praktiknya diketahui masih banyak pelanggaran.

Direktur CeRCS Siti Nurjanah, menuturkan, semenjak diberlakukan Perda No. 5/2009 pada Oktober tahun 2009, dan diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 25 Tahun 2009, terasa kurang gaungnya. Bahkan sanksi yang diberikan kepada para pelanggar berupa denda Rp50 juta tidak berfungsi sama sekali.

“Dari sisi penegakannya dapat dikatakan hampir nihil,” katanya.

Hal ini terbukti setelah enam bulan berjalan hanya ada tiga pelanggar yang diproses secara hukum. Sanksi yang diberikan juga sangat minimal.

“Sementara, pada kenyataanya pelanggaran Perda KTR/KTM dapat dengan sangat mudah kita temui, mulai dari perkantoran, tempat umum, angkutan umum, sarana pendidikan, maupun instansi pemerintahan. Pengawasan dan penindakan hampir bisa dikatakan nihil,” ucapnya.

Adapun survei oleh CeRCS sebagai bagian dari anggota Tim Pemantau pelaksanaan Perda KTR/KTM dilakukan di dua tingkatan yakni pertama, mendengar dan mengetahui pendapat masyarakat Surabaya mengenai pengetahuan, sikap, dan fungsi Perda KTR/KTM, Kedua, menilik kesiapan infrastruktur Perda di kawasan KTR/KTM.

Survei publik ini mewancarai langsung 500 orang dari seluruh warga masyarakat Surabaya yang sudah berusia 18 tahun atau lebih, dengan toleransi kesalahan (margin of error) sebesar +/- 4,25 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Untuk survei kesiapan infrastruktur perda, lanjut dia, pihaknya mengambil sampel di 129 lokasi yang ditetapkan sebagai KTR/KTM.

Adapun yang dilakukan dalam survei ini adalah pengamatan langsung lokasi kawasan, meliputi ada tidaknya tanda dilarang merokok sesuai dengan ketentuan perda, mengetahui tingkat pelanggaran, dan mekanisme penegakkan perda khusus untuk KTM.

“Kami menilik ada tidaknya ruang merokok yang sesuai dengan ketentuan Perda,” ujarnya.

Beberapa temuan dalam survei ini, diketahui sebanyak 79,7 persen warga masyarakat Surabaya mengetahui adanya Perda KTR/KTM.

Respons masyarakat ketika survei ini dilakukan, menyatakan persetujuan (87,4 persen) bila Perda KTR/ KTM ditegakannya secara sungguh-sungguh dan 70,0 persen juga sadar bila tujuan diterapkannya Perda KTR/KTM juga untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat.

Kemudian dihitung siapa-siapa yang lolos melawati penghadang, dan jika nilai sama dilakukan perpanjangan waktu selama 10 menit (2×5) tanpa istirahat.

Demikianlah, salah satu kegiatan sosialisasi olah raga tradisinal yang dilakukan di stadion Ranggajati, Sumber, akhir April 2010, yakni permainan “Hadang” yang di Cirebon biasa dinamakan “Sodor.”

Lima pelajar putri SMPN 2 Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dan lima pelajar putri SMPN3 kota Cirebon tersebut sekilas tampak hanya berlari, melompat, menghindar. Tetapi olah raga yang digali dari leluhur dan penuh dengan kegembiraan tersebut memakai aturan sedemikian rupa, sehingga layak dipertandingkan.

Seorang pelajar kelas III SMP 2 Susukan Lebak Putri mengatakan, permainan “Hadang” yang di desanya dikenal dengan permainan “Sodor” tersebut sudah biasa dilakukan anak-anak hingga dewasa.

“Biasanya kami bermain pada malam hari ketika terang bulan. Permianan itu tidak banyak memakan tempat.” Katanya.

Bedanya dengan “Hadang” yang disosialisasikan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga, yalah dari segi waktu, jumlah pemain dan luas lapangan, katanya.

“Kami biasa bermain waktunya tidak terbatas,jumlah pemain empat orang dan lapangan yang dibuat tanpa ukuran,” katanya seraya menambahkan sangat antusias dengan permainan yang dibakukan tersebut.

Guru Olah Raga SMP 2 Susukan Lebak M. Rukmana SPdm menambahkan, jenis Olah Raga “Hadang,” atau “Sodor” tersebut karena sifatnya riang, maka biasa dipertandingkan sewaktu jeda semester atau hari-hari besar nasional di sekolah tempat ia mengajar.

“Oleh karena olah raga ini sudah dikenal oleh para siswa, tampaknya mereka cukup gembira dengan adanya aturan yang dibakukan tersebut,” katanya.

Permainan itu dalam sosialisasi hanya dilakukan oleh pelajar putri, sedangkan dalam masyarakat pemainnya bisa laki-laki dan bisa putri dan bahkan adakalanya campuran, tambahnya.

Untuk permainan yang dibakukan, permainan bisa diselenggarakan di lapangan basket, lapangan bulu tangkis, tinggal menambah garis-garis yang sudah ada sebagai kotak permaian, ujarnya pula.

Empat Cabang

Sementara itu, Kabid Olah Raga Tradisional, Asisten Deputi Olah Raga Rekreasi Kementerian Olah Raga Suherman, mengatakan sosialisasi olah raga tradisional di Cirebon tersebut merupakan rangkaian kegiatan serupa yang akan dilakukan di sejumlah daerah.

“Sejauh ini kami memfukoskan pada empat cabang oleh raga tradisional dari 11 cabang yang digali dari leluhur yang sudah dibakukan,” katanya.

Keempat cabang olah raga yang disosialisasikan tersebut, yakni Enggrang, trompah panjang, dagongan dan hadang. Sedangkan cabang lain yang sudah dibakukan dan belum disosialisasikan adalah,gebuk bantal, lari balok, tarik tambang, patok lele, benteng, sumpitan dan gasing.

Untuk sementara dipilih empat cabang olah raga karena sebagian masyarakat Indonesia sudah mengenal, tetapi dengan nama yang berbeda dan peraturannya juga berbeda.

Oleh karena permainanan tersebut sudah dibakukan, maka perlu sosialisasi aturan permainan agar bisa dipertandingan secara nasional, katanya.

Menurut dia, sosialisasi olah raga tersebut selama tahun 2010 berlangsung di lima daerah, yakni Cirebon, Batam, Ambon, Kendari dan Kupang.

Sosialisasi serupa pernah diadakan di Pulau Samosir tahun 2009. “Kegiatan sosialiasi sengaja diacak di hampir seluruh Indonesia dengan tujuan agar olah raga tersebut cepat menyebar,” katanya.

Dikatakannya, tujuan jangka panjang sosialisasi tersebut memperkenalkan olah raga yang digali dari leluhur untuk dilestarikan sebagai budaya bangsa yang mudah, murah, meriah dan massal (4M).

Disamping itu, apabila sudah memasyarakat tidak menutup kemungkinan cabang olah raga tersebut ditingkatkan menjadi olah raga prestasi, seperti cabang pencak silat.

Menyangkut kesiapan juri dalam pertandingan itu tampaknya tidak ada masalah, karena hanya dengan pelatihan sehari cukup bagi guru olah raga untuk pemahaman.

Oleh karena cabang olah raga itu baru, kedepan dirasakan perlu semacam pelatihan buat juri-juri nasional, katanya.

Dipihak lain, dikatakannya, berdasarkan pengalaman sosialisasi cabang olah raga tradisional tersebut, ternyata ada daerah yang sama sekali belum mengenal seperti Egrang.

“Setelah diperkenalkan, ternyata mendapat sambutan hangat dari masyarakatnya,” katanya.

Bahkan sosialisasi olah raga tradisional seperti “Hadang” tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi pada negara tetangga seperti tahun 2009 di Univesitas Mindanao Philipina. “Mereka juga ada permainan serupa, tetapi jumlah pemainnya hanya empat, tetapi ketika kita kenalkan pemainannya lima mereka menilai lebih energik,” katanya.

Ia mengaharapkan, dengan adanya sosialisasi olah raga tradisonal tersebut akan menjadi pemicu bagi pelajar yang lain, bahkan masyarakat Cirebon pada umumnya untuk melestarikan budaya luhur bangsa tesebut.

Jenis olah raga tradisional pada umumnya tidak memerlukan biaya besar, sementara manfaatnya buat kebugaran luar biasa.

Ia mencontohkan, olah raga “Hadang,” pemainnya harus berlari, melompat dan menghindar. Berarti permainan itu memerlukan gerak tubuh, sementara para pemainnya cukup riang.

Kadis Kementrian Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, Sukanda, menyambut baik sosialisasi olah raga tradisional yang dilakukan di Kabupaten Cirebon 26 dan 27 April 2010 tersebut dan berharap semua pelajar di daerahnya terpacu untuk melestarikan jenis olah raga tersebut.

“Kami sedang jajaki dan negosiasi. Oktober tahun ini, minimal tiga pesawat baru sudah bisa dikirim,” kata Dirut Sriwijaya Air Chandra Lie menjawab pers usai penandatanganan kerja sama perawatan 14 pesawat B-737 series milik Sriwijaya Air dengan PT GMF AeroAsia hingga 31 Desember 2012, di Jakarta, Senin.

Chandra mengatakan, kedatangan pesawat dengan skema sewa beli itu akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, khususnya dalam hal penyediaan sumberdaya manusia (SDM), khususnya terkait dengan awak penerbang.

Karena itu, katanya, pihaknya secara berkelanjutan telah merencanakan untuk membuka sekolah penerbang dengan sistem beasiswa kepada 20 orang setiap tahunnya.

“Prioritas dari sekolah penerbang ini adalah keluarga besar karyawan Sriwijaya Air yang memenuhi persyaratan dengan ketat,” katanya.

Ia juga mengatakan, sekolah penerbang itu sudah bisa memulai aktivitasnya mulai Mei tahun ini. “Dua pesawat latih sudah kami datangkan dan satu simulator pesawat latih. Lokasi sekolah ini di Pulau Bangka,” katanya.

Sementara itu, untuk kepentingan peningkatan kemampuan pilot, katanya, Sriwijaya Air juga mendatangkan simulator untuk Boieng series.

“Tiga simulator Boeing series sudah kami datangkan dan ditempatkan di kawasan M-1 Bandara Soekarno-Hatta seluas 2,5 hektare,” katanya.

Khusus untuk pemanfaatan 20 pesawat Boeing 737-800NG tersebut, Chandra menegaskan, pihaknya melakukan itu selain untuk menggantikan pesawat Boeing series klasik, juga untuk menyokong rencana perusahaan dalam pembukaan rute-rute baru, baik domestik maupun regional.

“Bersamaan dengan kedatangan pesawat-pesawat baru itu, hingga akhir tahun kami mempersiapkan diri meningkatkan layanan dari kelas menengah menjadi full service. Konsekuensinya nanti akan ditemui kelas bisnis di Sriwijaya Air,” katanya.

Sriwijaya Air yang mengklaim dirinya sebagai maskapai dengan layanan di jalur menengah (medium) hingga saat ini mengoperasikan 27 pesawat Boeng series yakni B737-300 delapan unit, B737-200 10 unit dan sisanya B737-400 dan melayani 35 kota tujuan di Indonesia.

Setiap hari frekuensi penerbangan maskapai ini mencapai 171 kali di seluruh Indonesia.

Keberadaan nama Julia Perez alias Jupe masuk dalam bursa calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang, diakui atau tidak telah membuat nama Pacitan lebih dikenal dari sebelumnya.

Hal ini diungkapkan oleh Sutikno, Ketua DPC Hanura Kabupaten Pacitan. “Pacitan jadi terkenal sampai Australia dan Amerika, karena saya sudah diwawancari wartawan dari sana, gara-gara Jupe masuk bursa,” ujarnya.

Hanura sendiri merupakan salah satu dari 10 partai yang tergabung dalam koalisi Ampera untuk mengusung nama Julia Perez sebagai kandidat Bupati atau Wakil Bupati. Pun begitu, Sutikno juga tidak menepis adanya penolakan Jupe di Pacitan. “Tapi itu hanya segelintir saja,” jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Rani (25), warga Pacitan yang mengaku senang-senang saja Jupe bisa dicalonkan di Pacitan.

“Adanya Jupe, Pacitan makin dikenal, paling tidak dengan Jupe ada di sini, pariwisata Pacitan bisa makin maju,” katanya. “Siapa saja berhak mencalonkan yang terpenting punya itikad memajukan kabupaten Pacitan.”

Lain Rani, lain pula Wijianto, sopir angkot di Pacitan, bahwa siapa pun Bupatinya, tetap saja dia seorang driver.

“Jadi terserah siapa yang mau jadi Bupati, asal bisa buat Pacitan lebih maju,” kata Wijianto yang mengaku akan pilih Jupe, karena belum pencalonan saja sudah buat Pacitan ramai.

“Aku juga seneng kalau bisa masuk TV,” selorohnya. (kpl/wwn/bun)